Bupati Purwakarta: Jika Waduk Jatiluhur Diledakkan, Istana Presiden Terendam
loading...
Purwakarta - Pihak kepolisian telah memastikan target penyerangan teroris di Waduk Jatiluhur adalah Pospol Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Namun banyak juga yang berspekulasi jika jaringan teroris ISIS tersebut memiliki rencana lain seperti menebar teror di Waduk Jatiluhur.
Meski hal tersebut masih bersifat dugaan namun Pemkab Purwakarta meminta TNI dan Polri membantu peningkatan pengamanan di Waduk Jatiluhur. Pasalnya waduk tersebut objek vital yang memiliki banyak kegunaan seperti pemasok listrik terbesar di Pulau Jawa dan Bali, dan penyuplai air bersih masyarakat Jabar dan DKI Jakarta.
"Saya lihat ini objek vital tapi pengamanannya masih kurang. Sehingga harus ditingkatkan. Kita lebih baik antisipasi dan berpikiran jauh dari pada keburu kejadian buruk," jelas Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Senin (26/12/2016).
Dedi menyebut jika waduk tersebut jebol karena faktor alam, umur, atau teror maka bisa berakibat sangat buruk. Bukan saja jaringan listrik se-Jawa dan Bali akan mati tapi juga sebagian Jabar dan DKI Jakarta akan tersapu air layaknya Tsunami.
"Dalam waktu kurang dari satu jam air bisa merendam Jakarta. Istana Negara saja bisa terendam sampai atap. Apalagi Karawang dan Bekasi, itu bisa benar-benar terendam semuanya," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.
Saat ini, kata Dedi, hanya terdapat dua pos masuk utama menuju Waduk Jatiluhur. Sementara sisanya adalah jalan tikus yang mudah dilalui oleh masyarakat yang tersebar di 16 desa sekeliling Waduk Jatiluhur.
Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai penanggung jawab waduk agar bisa membangun pos-pos penjagaan antar desa. Nantinya setiap warga yang akan menuju waduk harus menitipkan identitas dan menjalani pemeriksaan.
"Bayangkan setiap hari di sini ada ratusan bahkan kalau hari libur bisa ribuan orang yang mancing di waduk tanpa adanya pengawasan. Dan siapa yang bisa mengontrol mereka? Apalagi sekarang jumlah jaring apung ada sekira 24.000, di sana kan tidak ada RT atau RW-nya," tuturnya.
Dedi berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Pasalnya pemerintah daerah kurang bisa leluasa melakukan penataan dan juga mendorong peningkatan keamanan di sekitar waduk yang memiliki nama lain Bendungan Ir H Djuanda itu.
Meski hal tersebut masih bersifat dugaan namun Pemkab Purwakarta meminta TNI dan Polri membantu peningkatan pengamanan di Waduk Jatiluhur. Pasalnya waduk tersebut objek vital yang memiliki banyak kegunaan seperti pemasok listrik terbesar di Pulau Jawa dan Bali, dan penyuplai air bersih masyarakat Jabar dan DKI Jakarta.
"Saya lihat ini objek vital tapi pengamanannya masih kurang. Sehingga harus ditingkatkan. Kita lebih baik antisipasi dan berpikiran jauh dari pada keburu kejadian buruk," jelas Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi, Senin (26/12/2016).
Dedi menyebut jika waduk tersebut jebol karena faktor alam, umur, atau teror maka bisa berakibat sangat buruk. Bukan saja jaringan listrik se-Jawa dan Bali akan mati tapi juga sebagian Jabar dan DKI Jakarta akan tersapu air layaknya Tsunami.
"Dalam waktu kurang dari satu jam air bisa merendam Jakarta. Istana Negara saja bisa terendam sampai atap. Apalagi Karawang dan Bekasi, itu bisa benar-benar terendam semuanya," beber pria yang akrab disapa Kang Dedi itu.
Saat ini, kata Dedi, hanya terdapat dua pos masuk utama menuju Waduk Jatiluhur. Sementara sisanya adalah jalan tikus yang mudah dilalui oleh masyarakat yang tersebar di 16 desa sekeliling Waduk Jatiluhur.
Untuk itu pihaknya dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Perum Jasa Tirta (PJT) II sebagai penanggung jawab waduk agar bisa membangun pos-pos penjagaan antar desa. Nantinya setiap warga yang akan menuju waduk harus menitipkan identitas dan menjalani pemeriksaan.
"Bayangkan setiap hari di sini ada ratusan bahkan kalau hari libur bisa ribuan orang yang mancing di waduk tanpa adanya pengawasan. Dan siapa yang bisa mengontrol mereka? Apalagi sekarang jumlah jaring apung ada sekira 24.000, di sana kan tidak ada RT atau RW-nya," tuturnya.
Dedi berharap hal tersebut bisa menjadi perhatian pemerintah pusat. Pasalnya pemerintah daerah kurang bisa leluasa melakukan penataan dan juga mendorong peningkatan keamanan di sekitar waduk yang memiliki nama lain Bendungan Ir H Djuanda itu.
loading...
Tidak ada komentar: