Inilah Alasan Jokowi Pilih Si Keras Kepala Jonan, Freeport Akhirnya Bertekuk Lutut

loading...




Saya termasuk salah satu orang yang tidak menyangka bahwa Presiden Joko widodo, Jokowi, akan memilih mantan menteri Perhubungan, Ignasius Jonan. Awalnya saya berpikir Jokowi akan melantik Arcandra Tahar yang sudah diselamatkan status kewarganegaraannya oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pilihan mengejutkan Jokowi ini karena Jonan adalah orang yang direshufflenya beberapa bulan yang lalu.

Jokowi sendiri mengakui bahwa dia memilih Jonan karena keras kepalanya. Bukan hanya itu, bersama arcandra Jokowi menilai pasangan ini akan mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah pada sektor energi di Indonesia. Keduanya juga memiliki kompetensi untuk memimpin Kementerian ESDM dan melakukan reformasi besar-besaran.

selain itu, bagi Jokowi, keduanya memiliki karakter berani.

“Saya tahu dua-duanya keras kepala, tetapi suka terjun ke lapangan,” kata Jokowi seusai melantik Jonan dan Arcandra di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/10/2016).

Penilaian Jokowi ini ternyata tidak salah. Keputusannya mempercayakan kementerian ESDM kepada dua pasangan keras kepala dan berani ini akhirnya membuahkan hasil. Jonan membuat Freeport bertekuk lutut dan tidak berdaya dalam proses negoisasi dengan pemerintah.

Jonan yang dipercaya penuh oleh Jokowi untuk proses negoisasi ini benar-benar tangguh dan kuat menghadapi serangan Freeport. Jonan yang lepas dari pengaruh kepentingan pihak yang punya kepentingan di Freeport diberi kewenangan penuh oleh Jokowi dalam persoalan ini.

Hal ini terlihat jelas ketika wartawan meminta kejelasan mengenai permasalahan freeport dan pemerintah. Jokowi meminta wartawan langsung berurusan dengan Jonan.

“Tanya Menteri ESDM,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Persoalan dengan Freeport ini memang membutuhkan orang keras kepala dan berani serta bebas kepentingan seperti Jonan ini. Jonan bahkan dengan gamblang balik menyeran Freeport yang akan melaporkan permasalahan ini ke pengadilan Arbitrase.

President dan CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C Adkerson, sebelumnya telah melakukan konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, pada hari ini (20/2/2017) untuk menjelaskan duduk permasalahan. Ia menegaskan, Freeport tak dapat menerima IUPK.

Pihaknya dan pemerintah masih punya waktu selama 120 hari sejak 18 Februari 2017 untuk mencari win-win solution. Jika tak tercapai titik temu, Freeport dapat mengambil jalan Arbitrase.


“Ada waktu 120 hari di mana pemerintah dan Freeport bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Jika tidak dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan itu dengan pemerintah, Freeport dapat menyelesaikan perbedaan-perbedaan melalui Arbitrase,” ujar Richard.

Jonan yang tidak takut akan ancaman ini malah mempertanyakan motivasi freeport berbisnis di Indonesia. Jonan bahkan menyinggung sebenarnya Freeport mau berbisnis di Indonesia atau mau berpekara. Kalau mau berbisnis seharusnya mengikuti peraturan yang ada di Indonesia.

“Ini sebenarnya mau berbisnis atau berperkara. Freeport itukan badan usaha jadi berbisnis. Tapi kalau dalam perundingan tidak sampai titik temu memang hak-hak masing-masing bawa ke badan Arbitrase. Tapi bukan hanya Freeport loh, pemerintah juga bisa,” tutur Jonan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/2/2017).

Kengototan Jonan ini tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk lebih menguasai sumber daya alam yang ada di Papua. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang disodorkan pemerintah akan membuat posisi pemerintah sebagai pemberi izin lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. Sedangkan Kontrak Karya (KK), yang diperjuangkan Freeport, memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara.

Jika sebelumnya hal seperti ini adalah hal yang berat dan sepertinya mustahil, maka saat ini dengan kepemimpinan Jonan yang keras kepala dan berani, pemerintah akan bisa dan pasti bisa punya posisi lebih tinggi dari Freeport. Hal yang sangat sesuai dengan UUD pasal 33.

Ketangguhan Jonan ini sampai membuat Freeport berencana memakai isu PHK untuk menaikkan posisi tawar mereka. Ancaman yang tidak akan bisa membuat Jonan melembek dan pemerintah kembali kalah dari Freeport. Jonan siap pasang badan dan akan memaksa Freeport bertekuk lutut sepenuhnya.

Sekali lagi, Jokowi menunjukkan diri tidak bermain-main memperbaiki Indonesia. Pemilihan Jonan sebagai kepala ESDM karena orang yang keras kepala dan berani membuahkan hasil. Freeport sudah bertekuk lutut dan akan menempuh jalur Arbitrase dan isu PHK. Usaha yang sia-sia karena semua pihak di Indonesia tidak akan lagi punya ruang dan permainan untuk mengamankan Freeport seperti yang dilakukan sebelumnya.

Selamat datang Indonesia Baru, Indonesia Hebat dengan Nawacitanya yang luar biasa. Kini kita punya Presiden dan menteri yang bisa dibanggakan. Seorang mantan menteri yang bisa menyelamatkan Indonesia dan menyelamatkan kemantanan yang rusak oleh mantan Presiden dan mantan Menteri yang kerjanya pencitraan tidak jelas.

Salam Keras Kepala.



loading...

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.