Ketika Jokowi Sanggup Kembalikan “Kepercayaan” Papua

loading...



Jokowi dan Ibu Iriana mengikuti pesta adat Papua “bakar batu” di Wamena pada Januari 2016 (foto IST)

Sejak integrasi Papua ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1963, harus diakui pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara tidak merata. Papua menjadi daerah yang tertinggal dalam segala hal dibanding daerah lain, utamanya Pulau Jawa.


Kesenjangan pembangunan dan tingkat perekonomian yang sangat rendah sampai-sampai membuat Papua diganjar status sebagai provinsi dengan masyarakat termiskin di Indonesia. Padahal semua orang juga tahu, tanah Papua adalah tanah yang kaya.

Kondisi itu lalu diperburuk dengan berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua oleh aparat, yang membuat penurunan kepercayaan masyarakat Papua kepada negara. Kemunculan gerakan-gerakan separatis macam Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi bukti kuat bahwa ada yang salah dalam perlakuan Pemerintah kepada Papua.

Apalagi dalam penanganan masalah yang kompleks di Papua ini, Pemerintah sepertinya bertindak lamban dan tidak sigap sehingga kebanggaan menjadi warga negara Indonesia di hati masyarakat Papua sangat sulit didapatkan. Masalah ini kemudian berlangsung dari waktu ke waktu hingga pemerintahan ganti pemerintahan namun sepertinya sulit untuk dipecahkan.


Melihat Harapan di Pundak Jokowi

Sewaktu terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia ke-7 pada tahun 2014 silam, Jokowi sepertinya membaca kegelisahan yang dirasakan masyarakat Papua. Poin ketiga dalam penyusunan Nawa Cita Presiden sangat tegas menyiratkan, Papua akan masuk dalam daerah prioritas pembangunan di Indonesia. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Begitu bunyi poin ketiga dari Nawa Cita Presiden.

Jokowi sadar betul ketika tampuk kekuasaan itu ditaruh dipundaknya, implementasi sila kelima dari Pancasila yang menginginkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia masih jauh dari kenyataan. Papua bukti nyatanya. Itulah kenapa Jokowi perlu merumuskan Nawa Cita agar daerah pinggiran macam Papua harus dijadikan objek vital dalam pembangunan bangsa.

Selain menjadi daerah prioritas pembangunan infrastruktur, perekonomian, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia dan banyak lagi, Jokowi juga sadar bahwa mengembalikan kepercayaan Papua tidak sesederhana itu. Ia harus menggunakan dirinya sendiri untuk menopang Nawa Cita agar tujuan mengembalikan kepercayaan Papua kepada negara berjalan baik.


Jokowi sangat sering berkunjung ke Papua. Dalam 30 bulan pertama atau stengah dari perjalanan pemerintahannya, Jokowi telah 7 kali menginjakan kaki di Tanah Papua lewat kunjungan kerja. Angka ini menjadi yang terbanyak bagi masyarakat Papua dalam menerima kunjungan Presiden sejak bergabung ke NKRI.

Kehadiran Jokowi yang sangat sering ini bukan terjadi secara kebetulan. Ini sesuatu yang ia rencanakan ketika mulai mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2014. Kala itu Jokowi memang berjanji akan sering ke Papua untuk mendorong pembangunan agar Papua dapat mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Ia sadar, “revolusi mental” seorang pemimpin dalam mengayomi seluruh masyarakat Tanah Air termasuk Papua perlu ia tunjukan kepada jajarannya di Kabinet Kerja.

Ia tahu dalam membangun Papua yang sudah tertinggal jauh tidak bisa hanya dilihat dari jauh. Ia harus datang, bertemu masyarakat dan mengawal dari dekat proses pembangunan tersebut.

Membangun Kepercayaan

Dalam kunjungan pertamanya ke Papua pada Desember 2014, Jokowi mengawali pembangunan di Papua dengan lebih dulu berdoa bersama masyarakat dalam perayaan Natal akbar yang digelar di Stadion Mandala Kota Jayapura.

Jokowi juga memilih menghabiskan malam pergantian tahun 2015 ke tahun 2016 dengan bermalam di Raja Ampat bersama Ibu Iriana. Serta ikut terlibat dalam acara bakar batu (pesta adat Papua) bersama masyarakat di awal Januari 2016 ketika sedang berada di Wamena. Selanjutnya dalam kesempatan kunjungan ke Jayapura pada Oktober 2016, Jokowi menunjukan sikap melayani dengan memayungi Gubernur Papua Lukas Enembe ketika sedang hujan deras. Saat itu Presiden datang untuk meresmikan infrastruktur kelistrikan yang terletak di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura.

Ini hanya sebagian momen-momen penting, selain pembangunan fisik, yang ditunjukan Presiden Jokowi dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat Papua kepada negara. Pendekatan emosional yang dilakukan Jokowi perlahan tapi pasti mampu mengubah perasaan masyarakat Papua yang bertahun-tahun tidak puas dengan perlakuan Pemerintah Pusat.

Kemajuan Infrastruktur

Dari pembangunan infrastruktur, Kementeriaan PUPR dalam rilisnya awal 2017 menulis proyek Jalan Trans Papua hingga kini telah menyelesaikan pembukaan ruas jalan sepanjang 3.625 kilometer dari total 4.325 kilometer keseluruhan. Presiden Jokowi terus mendorong agar duet TNI-Kementerian PUPR dapat bekerja cepat dan maksimal sehingga target tahun 2018 seluruh kabupaten/kota di Papua dapat tersambung bisa terlaksana.

Presiden Jokowi lewat Kementerian Perhubungan juga telah menuntaskan renovasi sejumlah Bandar Udara di Papua seperti Bandara Wamena, Bandara Mopah Merauke, Bandara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong dan Bandara Sentani. Kemudian untuk mensukseskan Program Tol Laut, Presiden telah meresmikan Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama pada April 2016.

Di bidang ekonomi, Presiden Jokowi melakukan terobosan luar biasa dengan melaksanakan program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di seluruh nusantara termasuk Papua. Dengan begitu, masyarakat daerah pedalaman Papua yang selama ini mendapatkan seliter bensin di harga 50-60 ribu kini dapat menikmatinya dengan harga yang sama dengan di daerah perkotaan.

Banyak yang menyoroti keputusan ini karena dianggap pemborosan kas negara, namun bagi Jokowi, itulah wujud nyata dari Nawa Cita dalam membangun Indonesia dari pinggiran (Papua). Ia rela dianggap tidak pro rakyat oleh masyarakat kota-kota besar dengan kebijakannya menghilangkan subsidi listrik, demi menerangi masyarakat Papua yang berpuluh-puluh tahun hidup dalam kegelapan.

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) RI-PNG di Skouw Jayapura juga memberikan dampak perekonomian yang positif bagi masyarakat sekitar perbatasan karena lonjakan pengunjung yang datang ke PLBN sangat tinggi pasca peresmian.

Tak cuma itu, pedagang mama-mama Papua saat ini boleh berbangga karena pasar khusus mama-mama di Kota Jayapura telah tuntas 100 persen dan siap untuk digunakan. Pasar ini menunjukan komitmen Jokowi untuk kesejahteraan pedagang asli Papua yang selama ini tidak mendapatkan tempat berdagang yang layak.

Masyarakat Papua juga tak ketinggalan dari daerah-daerah lain dalam pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) oleh Presiden. Tentu semua ini untuk mendorong kualitas pendidikan dan kesehatan yang semakin baik.

Papua untuk Jokowi 2019

Semua perhatian Jokowi ini dan tentu masih banyak yang tak sempat disebutkan merupakan bukti nyata bagaimana mantan Gubernur DKI Jakarta itu merespon kegelisahan masyarakat Papua. Jokowi bertindak cepat dan tepat. Papua pun merespon perhatian besar itu dengan komitmen kuat mendukung Presiden Jokowi pada tahun 2019 untuk melanjutkan kepemimpinan.

Hal itu disampaikan Gubernur Lukas Enembe di hadapan Jokowi ketika tengah berada di sela-sela peresmian PLBN Skouw pada Mei 2017. Gubernur mengapresiasi perhatian yang besar dan tulus dari Jokowi bagi Papua.

Meski Pilpres 2019 masih harus menunggu dua tahun lagi. Begitu pun dengan masa kepemimpinan Jokowi yang harus dituntaskan hingga tahun 2019, namun sikap Papua yang mendorong Jokowi tetap sebagai Presiden dapat dikatakan sebagai bentuk kepercayaan yang kini telah tumbuh lagi kepada negara. Tidak mudah bagi Jokowi untuk meraih kembali kepercayaan Papua kepada Pemerintah Pusat, tapi nyatanya dia berhasil lakukan itu.

Perlu diingat, Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua berasal dari partai politik yang tidak mendukung pemerintahan Jokowi. Ini artinya pernyataan dukungan kepada Jokowi adalah spontanitas respon pribadi dan masyarakat terhadap perhatian Jokowi bagi Papua.

Kerja, Kerja, Kerja. Begitulah slogan khas Presiden Jokowi menggambarkan apa yang harus dilakukan kabinetnya. Karena dengan hasil pekerjaan yang baik, Jokowi tidak sulit mendapatkan tempat dan juga kepercayaan di hati masyarakat (Papua).


loading...

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.