Belum Diangkat Jadi Gubernur Sudah Keluar Songongnya, Ahok Ngamuk Karena Anies Ngotot Programnya Masuk APBD-P 2017

loading...

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ngamuk tim Anies-Sandiaga meminta memasukkan empat program andalan ke APBD Perubahan 2017. Keempat program itu adalah Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pntar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Enterprenuer (OK OCE).

“2017 Kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukkan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan,”

“Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan. Kalau APBD Perubahan kan kita sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima saja.” ujar dia.

Ahok menuturkan, beberapa program saat ini telah berjalan tidak mungkin dilakukan perubahan secara tiba-tiba. Sebagai contoh pembangunan Light Rapid Transid (LRT) oleh Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mungkin diganti pihak lain.

“Kita fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu (Anies-Sandiaga) masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kita. Masukkan silakan,”

Sumber : https://www.merdeka.com/jakarta/saat-ahok-ngamuk-tim-anies-minta-masukkan-4-program-di-apbd-p-2017.html

Jadi dalam pembahasan APBD Perubahan 2017 seharusnya memang masih untuk program-program yang dirancang Ahok-Djarot di sisa masa pemerintahannya. Anies-Sandiaga tidak bisa sekonyong-konyong koder memasukkan tim dan menyelipkan program mereka ke dalamnya. Jika empat program tersebut baru bisa dimasukkan ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018.

Baru kali ini rasanya saya tahu pejabat terpilih yang bahkan belum dilantik dan resmi bekerja namun sudah ribut sekali ikut-ikutan dalam Pemerintahan yang masih berjalan. Bahkan saat Presiden berganti pun belum pernah saya mendengar hal seperti ini terjadi. Mungkin niatnya baik ingin programnya segera bisa berjalan, tetapi apakah mereka tidak mengetahui aturan yang ada? Atau ada niatan lain di balik itu? Ada janji apa sehingga Anies-Sandi terburu-buru harus memasukkan itu semua ke APBD-P 2017? Ini kan lucu kalau Anies memang ingin Ahok-Djarot menyelesaikan tugasnya dengan baik kenapa malah membuat ruwet dengan mencampuri pemerintahan yang berjalan dengan kemauan mereka yang belum jadi haknya?

Bahkan Anies-Sandi juga menyiapkan tim transisi yang berjumlah 17 orang. Mereka dibentuk untuk memikirkan sejumlah program Anies-Sandi yang telah dikampanyekan dan menyiapkan perubahan total struktural pejabat dan pimpinan di 42 SKPD serta perubahan jajaran Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI. Nantinya, tim transisi akan memberikan masukan kepada Anies-Sandi atas pemecahan permasalahan di DKI Jakarta. Di antara 17 orang tersebut, sejumlah nama seperti mantan komisioner KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, Pakar Hukum Usaha Rikrik Rizkiyana serta Ahli tata Kota dari Institut Teknologi Bandung Adhamaski Pangeran.

Sedangkan untuk bidang pembangunan infrastruktur, pasangan Anies-Sandi mempercayakan pada Ali Sunandar, seorang peneliti dari Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID) Universitas Indonesia.

Dewan pakar untuk masalah lingkungan hidup, ada Irvan Pulungan dan Reiza Patters yang merupakan aktivis lingkungan. Beberapa ahli pemasaran, menejemen, dan pengusaha juga turut disertakan, seperti Faransyah Agung Jaya, Arie Mufti, dan Anang Kelanajaya Umaedi.

Sedangkan ahli komunikasi dan wakil jurnalis dalam tim dewan pakar Anies-Sandi, ada nama seperti Eman Sulaeman Nasim, Linda Djalil, Budi Purnomo, Ida Sudoyo, dan Iwan Setiawan.

Sumber : https://tirto.id/ahok-katakan-tim-transisi-anies-sandi-tak-bisa-ubah-apbd-cnWj

http://www.siagaindonesia.com/149800/anis-sandi-galang-rekonsiliasi-dan-bentuk-tim-transisi.html

Ini juga menarik sekali kenapa dalam skala Propinsi saja sampai dibentuk dewan pakar dan tim transisi? Loh bukannya yang paling mengetahui seluk beluk kondisi DKI Jakarta sesungguhnya adalah orang-orang yang sekarang duduk di Pemerintahan? Dan status mereka ini Pegawai Negeri Sipil. Artinya meski pemimpinnya berganti mereka tetaplah pegawai di lingkungan Pengprov. Kalau mau bertanya dan bisa terjadi peralihan kepemimpinan yang smooth tentu sebetulnya lebih baik menggandeng PNS-PNS ini. Kenapa harus membawa tim dari luar dalam jumlah besar? Bambang Widjojanto adalah tim sukses Anies, Reiza Patters pun dikenal sebagai buzzer yang getol membela dan tak jarang twitwar dengan kubu lawan. Apakah ini artinya Anies dan Sandi sedang melakukan balas budi kepada pendukungnya dengan mengajak mereka ‘mengurus’ Jakarta? Kalau balas budi menjadi hal yang dikedepankan Anies, maka saya tak kaget kalau-kalau nanti Ahmad Dhani pun bakal punya jabatan di Pengprov DKI Jakarta.

Baca : Pojok Ta’aruf, Sandiaga Tak Paham Agama dan Konsep RPTRA?

Masa peralihan di level Propinsi itu tidak seruwet ketika terjadi pergantian Presiden misalnya. Gubernur baru tidak perlu merombak semua struktur struktural dan fungsionalnya. Presiden saja meski berganti kadang tetap memasukkan orang-orang lama yang kompeten di dalam kabinetnya. Apalagi selama ini Ahok sudah menyiapkan abdi-abdinya untuk menjadi PNS yang berkualitas, utamanya yang usia muda. Kalau yang tua tentu banyak terpengaruh oleh cara kerja lama yang Anda pastinya sudah tahu sendiri seperti apa. Sayang sebetulnya kalau bibit-bibit bagus yang sudah ditanam akan ditimbun begitu saja dengan tanaman-tanaman dari pemilik lahan baru yang belum tentu kinerja, mentalitas, dan kualitasnya sebaik bibit-bibit itu. Kalau tim ahli itu betulan ahli seharusnya mereka bisa menahan Anies-Sandi untuk tidak berjalan terlalu jauh bahkan termasuk ikut campur di APBD-P 2017.

Sepertinya setelah 6 bulan ke depan akan banyak kejutan dihadirkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru beserta bala-bala tim ahlinya. 

So Jakarta, brace yourself…

Sumber

loading...