Kementerian Agama: HTI Menyimpang dari Sudut Ideologi Kebangsaan
loading...
Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Kementerian Agama Nur Syam menyebut Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan NKRI dan falsafah Pancasila. Hal inilah yang kemudian memicu aksi-aksi di sejumlah daerah di Indonesia dan menginginkan agar organisasi HTI dibubarkan.
"Dari sudut keagamaan HTI tidak ada kesalahan. Hanya saja, tema khilafah yang diusung menyimpang dari sudut ideologi kebangsaan dan bertentangan dengan NKRI, Pancasila, UUD dan kebhinekaan," ujar Nur Syam, dalam acara Metro Pagi Primetime, Kamis 4 Mei 2017.
Menurut Nur Syam, organisasi keagamaan boleh saja melakukan kegiatan asalkan prinsip ideologis dan teologisnya tidak bertentangan. Ketika kedua hal tersebut bertentangan, Nur Syam meyakini bahwa organisasi keagamaan yang mengusung tema khilafah pasti bertentangan dengan ideologi kebangsaan.
"Kalau mereka sudah mengusung khilafah, sudah tentu politis dan kalau sudah politis ya tentu bertentangan dengan prinsip kebangsaan," katanya.
Nur Syam menyebut, organisasi keagamaan yang sudah bergeser mengarah ke unsur politis seharusnya bisa ditangani bersama, bukan hanya oleh Kementerian Agama. Dari sisi keagamaan, kata Nur Syam, pihaknya memang mengaku bertanggung jawab. Namun di sisi kebangsaan, Nur Syam tak setuju jika penyelesaiannya hanya dibebankan pada Kemenag.
"Kalau dari sisi keagamaaan tentu tidak menyimpang dan tidak bisa mengatakan Kemenag gagal. Karena paham keagamaan tidak salah yang salah adalah paham kebangsaannya. ketika paham kebangsaanya yang salah tentu menjadi kewajiban semua," jelasnya.
"Kalau mereka sudah mengusung khilafah, sudah tentu politis dan kalau sudah politis ya tentu bertentangan dengan prinsip kebangsaan," katanya.
Nur Syam menyebut, organisasi keagamaan yang sudah bergeser mengarah ke unsur politis seharusnya bisa ditangani bersama, bukan hanya oleh Kementerian Agama. Dari sisi keagamaan, kata Nur Syam, pihaknya memang mengaku bertanggung jawab. Namun di sisi kebangsaan, Nur Syam tak setuju jika penyelesaiannya hanya dibebankan pada Kemenag.
"Kalau dari sisi keagamaaan tentu tidak menyimpang dan tidak bisa mengatakan Kemenag gagal. Karena paham keagamaan tidak salah yang salah adalah paham kebangsaannya. ketika paham kebangsaanya yang salah tentu menjadi kewajiban semua," jelasnya.
loading...
Tidak ada komentar: