Upaya Prabowo Subianto Menjegal Presiden Jokowi Lewat Penghentian Proyek Reklamasi? Berhadapan Dulu Dengan Luhut Binsar Panjaitan!

loading...

Luhut Binsar Panjaitan tampaknya mulai gerah dengan kengototan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang akan menghentikan proyek reklamasi setelah mereka dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada bulan Oktober 2017 mendatang.

Proyek yang telah menghabiskan waktu, tenaga dan gelontoran dana sejak era Presiden Soeharto tersebut dengan entengnya akan dihentikan oleh kedua pendatang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Luhut pun berang.

Proyek yang telah digagas sejak lama mulai dari era Presiden Soeharto, lalu dilanjutkan kembali pada era SBY dan saat ini diteruskan oleh Presiden Jokowi tidak bisa seenaknya saja dan semau-maunya dihentikan oleh level Gubernur dan Wakil Gubernur.

Sudah banyak dana yang digelontorkan, mulai dari berbagai kajian, survey sampai dengan pembangunan infrastruktur, dan lain sebagainya, namun dengan gampangnya akan dihentikan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno setelah dilantik pada bulan Oktober 2017 mendatang.

Sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tidak bisa seenaknya tidak melanjutkan proyek reklamasi pantai utara Jakarta karena itu sama saja menghambat kebijakan negara.

“Enggak ada urusan, mau siapapun pemerintahnya, harus menghormati kajian yang dikeluarkan oleh institusi yang kredibel. Enggak bisa kita seleramu karena kamu jadi pejabat baru, langsung mau ganti-ganti semua, enggak boleh,” ujar pak Luhut.

“Kita sebagai negara juga nanti dicerca orang jika tidak melanjutkan proyek reklamasi. Kok enggak konsisten terhadap kajian yang dibuat pemerintahan yang lalu,” lanjut pak Luhut.

Soal ada pulau pada proyek reklamasi yang sempat bermasalah pada Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Luhut menilai, hal itu hanya persoalan teknis.

“Kalau itu soal teknis. Soal teknis biasa saja. Di mana-mana saja ada itu,” ujar pak Luhut.

Seperti diketahui dalam kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, mereka berjanji akan menghentikan proyek Reklamasi. Ini bisa dimaklumi karena dalam konteks jual diri supaya bisa menang di Pilkada DKI Jakarta.


Namun kalau sudah menang, tentunya tidak bisa begitu dan semena-mena seenaknya saja menghentikan proyek pemerintah pusat yang telah berlangsung lama sejak jaman Presiden Soeharto dulu.

Saat mengisi ceramah shalat tarawih di Masjid Istiqomah, Bukit Duri, Jakarta Selatan, Anies Baswedan menyinggung soal banjir dan reklamasi di Jakarta Utara. Anies Baswedan bilang tidak perlu ada reklamasi dan tanggul raksasa (giant sea wall) untuk mengurangi banjir di Jakarta, tapi cukup menata aliran sungai saja.

“Kami juga pastikan tidak diteruskan itu reklamasi. Resep mujarab kalau reklamasi dijalankan bakal merata banjir di Jakarta. Nanti setelah Oktober, saya akan jelaskan kenapa kami ingin reklamasi dihentikan,” ujar Anies Baswedan dengan yakinnya.

Senada dengan Anies Baswedan, Sandiaga Uno juga menegaskan bahwa dia dan Anies Baswedan tetap konsisten menolak proyek reklamasi. Hebat kan?

Sepertinya ada pesan sponsor dari Hambalang, yaitu permainan Prabowo Subianto untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Jokowi karena proyek reklamasi itu digenjot untuk menarik Investor demi kemaslahatan warga DKI dan juga tujuan utamanya untuk menangkal banjir dan penurunan kontur tanah setiap tahunnya di Jakarta.

Gerindra merupakan kendaraan politiknya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tentunya ada mahar yang harus dibayar melalui kebijakan-kebijakan mereka nantinya setelah menang jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Jika ada pesan sponsor terselubung dari Hambalang, dipastikan tidak akan mungkin berhasil. Selain mereka harus berhadapan dengan Luhut Binsar Pandjaitan yang mantan atasannya Prabowo Subianto saat di militer dulu, juga tidak akan mungkin sekelas Gubernur dan Wakil Gubernur bisa menang lawan negara.

Lagian ada-ada aja ya, sudah menang Pilkada DKI Jakarta, mbok ya sudah. Ini bukan jaman kampanye lagi, bereskan janji janji kalian untuk membangun kota Jakarta sesuai slogan maju kotanya bahagia warganya itu.

Kalau mau menghentikan proyek reklamasi yang digagas sejak era Presiden Soeharto dulu, dasar hukumnya apa? Kajian dan analisa ilmiah dari badan hukum apa dan dari Institusi yang mana?

Selanjutnya, bagaimana dengan asas manfaat dan keuntungan ekonomis yang ada? Lantas bagaimana dengan uang Investor yang telah habis trilyunan rupiah untuk bangun pulau dan infrastruktur disana? Mikir, dong.

Masa mau dibilang itu derita lo, kan tidak mungkin begitu. Jangan membodohi rakyat yang sudah bodoh karena memilih pemimpin yang salah.

Kura-kura begitu.

Sumber

loading...