Hasil fenomenal candaan Jokowi dengan Presiden Bank Dunia

loading...

Jokowi. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini bertemu dengan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan dengan Jokowi ini merupakan bagian dari rangkaian acara IMF-World Bank Annual Meeting yang akan diselenggarakan di Bali pada tahun 2018 mendatang.

Pertemuan Jokowi dengan Jim Yong Kim ini diselingi tawa dan canda. Ini dimulai saat Presiden Jokowi menyentil bahwa kunjungan Presiden Bank Dunia ini berkaitan dengan perbaikan peringkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia.

"Kami senang bahwa tahun lalu Bank Dunia meningkatkan peringkat kami di indeks Ease of Doing Business dari peringkat 106 menjadi (peringkat) 91. Saya tahu Anda di sini untuk mengatakan bahwa tahun ini Bank Dunia akan memberikan upgrade lagi," kata Jokowi ke Jim Yong Kim dan sejumlah petinggi Bank Dunia. Mereka lantas tertawa mendengar pernyataan Jokowi tersebut.

Dalam pertemuan itu, Jokowi mengapresiasi Bank Dunia yang turut membantu dalam pembangunan infrastruktur hingga penurunan angka kemiskinan di pelbagai negara.

"Bank Dunia telah membantu memperbaiki infrastruktur dan kualitas atau pengeluaran fiskal kita. Bank Dunia melakukan pekerjaan penting bersama kita dalam pemberantasan kemiskinan, investasi modal pada sisi manusia seperti memperbaiki kesehatan dan pendidikan, dan juga menangani dampak perubahan iklim," kata Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Tak disangka, candaan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Bank Dunia ini berakhir fenomenal. Tingkat kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB) di Indonesia meningkat tajam.

Merdeka.com - World Bank atau Bank Dunia menerbitkan laporan tahunan Doing Business 2018 yang bertajuk 'Reforming to Create Jobs' pada Selasa (31/10) waktu Washington D.C. Laporan ini merangkum berbagai indikator pencapaian sektor pemerintah dalam memperbaiki regulasi iklim usaha dan investasi di negaranya masing-masing.

Hasil survei laporan tersebut menempatkan Indonesia pada ranking Kemudahan Berusaha ke-72, atau naik 19 peringkat dari tahun sebelumnya. Dengan pencapaian ini, posisi Indonesia masih lebih tinggi di antara sebagian negara berkembang lainnya, seperti Afrika Selatan (82), India (100), Filipina (113), dan Brasil (125).

Bahkan, pada tahun ini, posisi Indonesia berhasil melewati China yang berada pada peringkat ke-78.

Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo A Chaves memuji Indonesia karena mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa indikator kemudahan usaha. Bank Dunia menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 10 negara dengan reformer teratas dunia, tepatnya di posisi ke sembilan negara dengan reformasi kemudahan usaha tertinggi.

Capaian ini menandakan bahwa pemerintah berhasil memberikan kemudahan bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di Indonesia.

"Indonesia mempercepat laju informasi dalam beberapa tahun terakhir dan upaya ini memberikan hasil," kata Rodrigo, di Kantor Perwakilan Bank Dunia di Indonesia,Jakarta, Rabu (1/11).

World Bank mengakui bahwa Indonesia setidaknya telah melakukan perbaikan pada tujuh indikator yaitu, simplifikasi pendaftaran usaha baru, perbaikan akses atas listrik, efisiensi biaya pengurusan izin properti usaha, transparansi data kredit, penguatan perlindungan terhadap investor minoritas, perbaikan akses kredit usaha melalui pendirian credit bureau, dan serta perkembangan perizinan berbasis elektronik untuk perdagangan internasional.

Merdeka.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu) menjelaskan, perbaikan ranking Indonesia yang fenomenal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperbaiki iklim usaha dan mendorong investasi. Ani, sapaan akrab Sri Mulyani juga mengatakan, peran sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan negara, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

"Pencapaian ini merupakan pengakuan dunia terhadap perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Peningkatan kepercayaan pihak eksternal, termasuk investor dan lembaga pemeringkat, terhadap potensi perekonomian Indonesia, menjadi modal penting bagi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," ucap Sri Mulyani dalam keterangannya kepada merdeka.com di Jakarta, Rabu (1/11).

Selanjutnya, Menkeu menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo terus mendorong koordinasi antar instansi pemerintah untuk memperbaiki regulasi dan memudahkan berusaha. Menkeu menambahkan, ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha membaik 39 posisi dibandingkan di awal pemerintahan. Ini merupakan upaya kolektif yang melibatkan banyak instansi di berbagai lini.

Menurut Ani, pemerintah akan terus berupaya mendorong perkembangan iklim usaha melalui perbaikan regulasi baik di level pusat maupun daerah. Pemerintah juga akan terus menciptakan kebijakan fiskal yang produktif dengan tetap menjaga kesehatan dan kesinambungan, sebagaimana tercermin pada APBN saat ini dan tahun 2018 yang baru saja disahkan.

"Selain itu, Kementerian Keuangan juga akan terus melakukan reformasi perpajakan yang lebih ramah terhadap dunia usaha untuk menstimulus aktivitas perekonomian di dalam negeri."

Presiden Joko Widodo mengklaim paket kebijakan ekonomi telah menaikkan peringkat kemudahan berbisnis dan investasi. Ke-15 paket kebijakan ekonomi, menurutnya, bertujuan memangkas berbagai regulasi dan pita birokrasi yang panjang yang selama ini telah membelenggu ekonomi Indonesia.

"Hasil dari berbagai Paket Kebijakan Ekonomi itu terlihat dengan semakin meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap ketangguhan ekonomi Indonesia," ujarnya Jokowi.

Tak berpuas diri, pemerintah menargetkan Indonesia bisa terus merih peringkat lebih baik di tahun selanjutnya.

Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK tak berpuas diri melihat hasil survei terbaru dari Bank Dunia tersebut. Pada 2020 mendatang, pemerintah menargetkan kemudahan berusaha di Indonesia akan berada pada peringkat 40.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, ada empat hal yang akan dilakukan pemerintah untuk mendorong kenaikan peringkat usaha di Indonesia. Pertama, mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online.

"Memperbaiki peringkat EODB 2018, dengan memulai usaha (starting a business) dengan cara mengurangi prosedur perizinan dan penerapan layanan sistem online," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Rabu (1/11).

Darmin mengatakan, langkah kedua yaitu dengan memperbaiki sistem pembayaran pajak (paying taxes) dengan cara melanjutkan program E-Filing dan memperbaiki database perpajakan. "Saat ini peringkatnya 114, kita akan memperbaiki ini dengan melanjutkan program E-Filing dan memperbaiki database perpajakan," jelasnya.

Langkah ketiga adalah dengan memperbaiki peringkat perdagangan lintas batas, di mana tahun 2018 peringkatnya berada pada angka 112. Pemerintah akan menurunkan jumlah lartas, menerapkan integrated risk management dan penggunaan sistem online.

"Memperbaiki peringkat EODB 2018 pada sektor perdagangan Lintas Batas (Trading across borders) dengan cara menurunkan jumlah lartas, menerapkan integrated risk management, dan penggunaan sistem online," jelasnya.

Terakhir, pemerintah akan memperbaiki peringkat EODB 2018 pada sektor izin mendirikan bangunan dengan cara simplifikasi prosedur dan memperkuat inspeksi bangunan.

Darmin menambahkan, secara umum peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia terus mengalami perbaikan dalam 3 tahun terakhir. Prestasi tersebut merupakan kerja keras dari semua pihak.

"Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi tempat yang lebih mudah untuk berusaha. Prestasi ini tak terlepas dari kerja keras semua pihak," tandasnya. [idr]  sumber

loading...