Jokowi Tegaskan Perppu Ormas Tidak Represif
loading...
Ribuan orang dari berbagai ormas Islam melakukan aksi 299 di depan gedung DPR RI menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI, Jakarta, Jumat (29/09/2017). tirto.id/Andrey Gromico22 Shares
Reporter: Jay Akbar
18 Oktober, 2017dibaca normal 2 menit
Pemerintah memberikan ruang bagi siapapun yang keberatan dengan Perppu Ormas.
Komisi II DPR akan meminta pendapat juru bicara HTI tentang materi Perppu.
tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersilaturrahmi ke organisasi kemasyarakatan Keluarga Besar Jamiyyah Persatuan Islam (Persis). Dalam kesempatan itu Jokowi kembali menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No.2/2017 tentang Perubahan UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) tidak bersifat represif. Hal ini karena menurutnya penyusunan Perppu dilakukan secara demokratis.
"Represif itu kalau saya mau ini, kamu harus ini. Kan tidak seperti itu. Semuanya bisa ditempuh. Kan bisa saja dibatalkan di DPR. Mekanisme politis. Mekanisme hukum itu bisa dibatalkan oleh MK itu kan bisa kalau tidak sesuai dengan UU. Saya kira itu memberikan pendidikan kepada kita mana yang benar atau tidak benar," kata Jokowi di Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10) malam seperti dilaporkan Antara.
Penegasan disampaikan untuk menjawab pertanyaan salah satu anggota Persis yang menyatakan, sebagian masyarakat menganggap Perppu represif. Jokowi mengatakan kajian soal Perppu Ormas sudah lama dilakukan, salah satunya di Kementerian Koordinator Polhukam. "Kajian sudah lama. Ada kajian di Menkopolhukam. Ada pengumpulan data-data. Semuanya baik data berupa video, buku-buku, tertulis. Dari sana dilihat semuanya dari semua sudut keamanan, kebangsaan, ketatanegaraan," katanya lagi.
Jokowi juga menegaskan dirinya memberi ruang bagi siapa saja yang keberatan dengan isi Perppu untuk melakukan langkah hukum maupun politik. Langkah hukum misalnya mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan secara politik adalah menyerahkan nasib Perppu ke DPR. "Kan ada DPR setuju atau tidak setuju kan bisa saja ditolak, kan bisa juga diajukan ke MK," katanya pula.
Berangkat dari kondisi itu Jokowi menolak jika dirinya dianggap represif. Ia menegaskan berkali-kali bahwa Perppu tersebut sudah melalui proses perjalanan yang panjang untuk menampung saran dan masukan dari berbagai pihak. "Kesimpulan yang ada saat ini memang dibutuhkan sebuah Perppu karena tanpa Perppu penanganan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi negara bertele-tele," katanya.
Sebelumnya Komisi II DPR telah memulai pembahasan Perppu Ormas. Mereka akan mengundang 22 organisasi kemasyarakatan (ormas) dan 18 ahli untuk dimintai pendapat terkait materi Perppu. "Mulai besok (Selasa, 17/10) Komisi II DPR akan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan berbagai pihak, ada 22 ormas, 18 ahli dan perseorangan. Lalu pihak pemerintah antara lain Menteri Agama, Kapolri, Panglima TNI, Kejaksaan Agung, dan BNPT," kata Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali .
Politikus Golkar ini mengatakan semua pendapat akan didengarkan 10 fraksi dan akan menjadi masukan sebelum fraksi-fraksi mengambil sikap akhir terkait Perppu Ormas. Menurut dia, Komisi II DPR memaksimalkan mengundang berbagai pihak yang pro dan kontra Perppu Ormas. "Kita undang semua dan akhirnya kita serahkan kepada fraksi, bagaimana harapan pemerintah. Kami akan selesaikan sebelum akhir masa sidang ini," ujarnya.
Amali juga menjelaskan Komisi II DPR akan mengundang Ismail Yusanto namun sebagai perseorangan bukan sebagai juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena organisasi tersebut sudah dibubarkan pemerintah. Dia juga menjelaskan Komisi II DPR akan mengundang beberapa pihak antara lain Front Pembela Islam (FPI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI, Walubi, Persatuan Islam (Persis), dan Al Wasiyah.
"Ismail Yusanto dan Bachtiar Nasir juga diundang namun sebagai perseorangan," katanya.
loading...
Tidak ada komentar: